🎏 Mind Mapping Mengenai Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Parlementer

22. CIRI EKONOMI LIBERAL. 2.2.1. 1) Setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi. 2) Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing. 3) Campur tangan pemerintah dibatasi. 4) Para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksikan. 5) Harga-harga dibentuk di pasar bebas. MasaDemokrasi Parlementer disebut pula masa Demokrasi Liberal. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Perkembangan Politik pada Masa Demokrasi Parlementer Sistem Pemerintahan. Pada masa Demokrasi Parlementer undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah UUD Sementara 1950.. Padamasa ini dapat dikatakan sebagai masa kejayaan demokrasi karena hampir semua unsur demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudannya. Proses Pemungutan Suara di TPS Unsur-unsur itu antara lain adalah akuntabilitas politis yang tinggi, peranan yang sangat tinggi pada parlemen, pemilu yang bebas, dan terjaminnya hak politik rakyat. Sistempemerintahan yang dianut ialah demokrasi parlementer (sistem demokrasi liberal). Pemerintah dijalankan oleh perdana menteri, sedangkan presiden hanya sebagai lambang. Sebab, pada umumnya rakyat menolak RIS, pada 17 Agustus 1950 Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk Negara Kesatuan dengan UUDS 1950. Pada masa pemberlakuan Pptsistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959 University Of Tarbiyah. 7 Kabinet Masa Demokrasi Liberal - SMA N 65 Fitri Ayu Kusuma Wijayanti Dalam demokrasi parlementer ini diberlakukan UUDS 1950. 5. 3. Kabinet Indonesia Tahun 1950-1959 a. Kabinet Natsir (7 September 1950-21 Maret 1951) b. Kabinet Soekiman (27 April 1951 Padamasa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, tanggal 13 Desember dicanangkan sebagai Hari Nusantara dan ketika masa Presiden Megawati dikeluarkan Keputusan Presiden No. 126/2001 tentang Hari Nusantara dan tanggal 13 resmi menjadi hari perayaan nasional. TUGAS • Buatlah mind mapping mengenai sistem pemerintahan pada masa Demokrasi 1 Sistem Pemerintahan pada Tahun 1949-1959 Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa Demokrasi Parlementer, atau yang dikenal juga dengan sebutan Demokrasi Liberal adalah sistem kabinet parlementer. Sistem pemerintahan tersebut berlandaskan pada UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara Republik Dengandemikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949-1959, negara Indonesia menganut demokrasi parlementer. Baca juga: Sistem Demokrasi di Indonesia. Berikut ini enam indikator ukuran kesuksesan pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer: Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen berperan tinggi dalam proses Tujuhkabinet pada masa demokrasi parlementer meliputi: 1) Kabinet Natsir: September 1950 - Maret 1951. 2) Kabinet Sukiman: April 1951 - Februari 1952. 3) Kabinet Wilopo: April 1952 - Juni 1953. 4) Kabinet Ali Sastroamidjojo I: Juli 1953 - Juni 1955. 5) Kabinet Burhanuddin Harahap: Agustus 1955 - Maret 1956. Indonesiaadalah negara yang menganut sistem demokrasi, sehingga budaya demokrasi sudah mengakar di masyarakat Indonesia. Sistem demokrasi memang sudah dianut oleh bangsa Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Pada periode antara tahun 1950-1959 dalam sejarah Indonesia disebut sebagai sistem Demokrasi Palementer atau Demokrasi Liberal. DemokrasiParlementer by Sejarah jatim Inten 1. Tugas: 1. Melucuti senjata Jepang 2. Memulangkan tentara Jepang 3. Membebaskan tawanan perang 4. Menjaga status quo 2. Pemerintahan sipil Belanda yang dibawa ke Indonesia dipimpin oleh Van Mook. 2.1. Ingin menguasai Indonesia kembali 3. UPAYA MILITER 1. Pertempuran Surabaya tanggal 25 Oktober 1945 2. Sejarahsistem pemerintahan Demokrasi Parlementer atau Liberal diterapkan di Indonesia pada 1950-1959. Ketika menganut sistem ini, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh perdana menteri bersama presiden sebagai kepala negara. Demokrasi Parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen negara punya peran penting. Jor1. “Duh, pengen beli baju tapi males ke mall. Beli di online shop aja deh”. Sebagian besar dari kamu pasti pernah beli barang secara online. Mudah sekali, ya jika ingin melakukan transaksi ekonomi saat ini. Tapi, pernah terbayang nggak gimana kehidupan ekonomi Indonesia di masa-masa awalnya merdeka? Pastinya nggak semudah saat ini. Nah, dalam artikel ini, kita akan membahas tentang perkembangan kehidupan ekonomi Bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal. Simak, yuk untuk tahu bagaimana kehidupan ekonomi di masa itu. Suasana pertokoan di Indonesia di masa demokrasi liberal. Sumber Sebagai “negara baru”, Indonesia masih harus banyak belajar dalam berbagai hal agar negaranya semakin kuat. Salah satunya adalah dalam bidang ekonomi. Di masa demokrasi liberal, sering terjadi perubahan kabinet yang ternyata berdampak pada kehidupan ekonomi Indonesia saat itu. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, ada beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain Gunting Syafruddin Kalau kamu pikir program ini adalah menggunting uang kertas, salah. Salah banget. Kebijakan ini merupakan pemotongan nilai uang. Caranya dengan memotong uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya menjadi setengah. Kebijakan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Menteri Keuangan saat itu, Syafruddin Prawiranegara. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menggunting uang kertas menjadi dua bagian, bagian kanan dan bagian kiri. Guntingan uang kertas bagian kiri tetap merupakan alat pembayaran yang sah dengan nilai separuh dari nilai nominal yang tertera, sedangkan guntingan uang kertas bagian kanan ditukarkan dengan surat obligasi pemerintah yang dapat dicairkan beberapa tahun kemudian. Kebijakan ini dilakukan pemerintah guna mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dan menambah kas negara. Ilustrasi kebijakan Gunting Syafruddin. Bagian kiri digunakan sebagai uang, bagian kanan bisa ditukarkan dengan obligasi. Djangan keliru, Squad! Sumber Baca juga Sejarah Kebijakan Gunting Syafruddin Eh, tapi kalau saat ini, kamu jangan coba-coba gunting uang kamu ya, Squad. Bisa-bisa kamu kena denda atau bahkan dipenjara karena melanggar undang-undang. Please, jangan sampe… Gerakan Benteng Kamu masih suka main benteng, gak, Squad? Sumber Salah lagi, Squad! Sistem ekonomi gerakan benteng bukan seperti benteng yang di atas, ya, catet! Sistem ekonomi gerakan benteng bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Program ini dicetuskan oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo, seorang ahli ekonomi Indonesia, yang dituangkan dalam program kerja Kabinet Natsir. Pada dasarnya sistem ekonomi ini bertujuan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan cara memberikan bantuan berupa kredit dan bimbingan konkret. Sekitar 700 pengusaha dalam negeri telah mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Namun, program ini tidak berjalan dengan baik karena kebiasaan konsumtif yang dimiliki oleh pengusaha dalam negeri. Banyak yang menggunakan dana kredit tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Sumitro Djojohadikusumo. Sumber Sistem Ekonomi Ali Baba Sistem ekonomi Ali Baba diprakarsai oleh Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo menteri ekonomi pada masa Kabinet Ali I. Kabinet ini fokus pada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi. Kata “Ali” mewakili pengusaha pribumi dan “Baba” mewakili pengusaha Tionghoa. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi. Namun, program ini gagal karena pengusaha pribumi masih miskin dibandingkan pengusaha nonpribumi. Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo. Sumber Persetujuan Finansial Ekonomi Finek Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap dikirim seorang delegasi ke Jenewa, Swiss untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gde Agung tanggal 7 Januari 1956, adapun kesepakatan yang pada Finek adalah hasil KMB dibubarkan. Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Pada tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanudin Harahap melakukan pembubaran Uni-Indonesia dan akhirnya tanggal 3 Mei 1956 Presiden Soekarno menandatangani pembatalan KMB. Gerakan Asaat Gerakan Asaat yang digagas oleh Mr. Asaat bertujuan melindungi perekonomian warga Indonesia asli dari persaingan dagang dengan pengusaha asing khususnya Tionghoa. Pada Oktober 1956, pemerintah menyatakan akan membuat lisensi khusus untuk para pengusaha pribumi. Rencana Pembangunan Lima Tahun RPLT Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyebabkan merosotnya ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Pada awalnya kabinet menekankan pada program pembangunan ekonomi jangka pendek kemudian dibentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Pada bulan Mei 1956 biro ini menyusun RPLT. Kalau di saat ini, mungkin sebutan yang sering digunakan adalah Renstra Rencana Strategis mungkin, yaa… Musyawarah Nasional Pembangunan Munap Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo II terjadi ketegangan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan Munap. Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kesulitan dalam menentukan prioritas. Terjadi ketegangan politik. Timbul pemberontakan PRRI/ Permesta. Nasionalisasi Perusahaan Asing Selain kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pada warga negara Indonesia, perkembangan kehidupan ekonomi Bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal juga tidak lepas dari kehadiran perusahaan-perusahaan asing yang dijadikan menjadi milik pemerintah Indonesia atau lebih dikenal dengan nasionalisasi. Tahap ini dimulai sejak Desember 1958 dengan dikeluarkannya undang-undang tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Beberapa perusahaan asing yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia di antaranya adalah Bank Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij Bank Dagang Negara, Bank De Nationale Handelsbank N. V Bank Umum Negara, Nederlandsche Handels Maatschappij Bank Exim, Koninklijke Nederlands Indische Luchtvaart Maatschappij/KNILM Garuda Indonesia, dll. Pesawat KNILM. Sumber Nasionalisasi de Javasche Bank Squad pernah jalan-jalan ke Kota Tua Jakarta lalu pergi ke Museum BI Bank Indonesia? Bangunan tersebut punya sejarah yang panjang sebagai saksi kehidupan ekonomi bangsa. Dulunya gedung itu milik Belanda, tepatnya milik de Javasche Bank. Pada tanggal 19 Juni 1951, Kabinet Sukiman membentuk Panitia Nasionalisasi de Javasche Bank yang berdasarkan pada keputusan Pemerintah RI No. 122 dan 123. Pemerintah memberhentikan Dr. Houwing sebagai Presiden de Javasche Bank dan mengangkat Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden de Javasche Bank yang baru. Pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-Undang No. 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Sentral kemudian pada tanggal 1 Juli 1953, de Javasche Bank berganti menjadi Bank Indonesia. de Javasche Bank di Batavia yang sekarang menjadi Museum Bank Indonesia di kawasan Kota Tua Jakarta. Hayo, siapa yang pernah foto-foto di sini? Sumber Itu dia, Squad, perkembangan kehidupan ekonomi Bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal. Selain di bidang ekonomi, dalam bidang lainnya pun Bangsa Indonesia sudah berkembang. Untuk tahu apa saja perkembangannya saat itu, kamu bisa belajar lewat video animasi di ruangbelajar. Sumber referensi Abdurakhman. Pradono, A. Sunarti, L. Zuhdi, S. 2015 Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII. Jakarata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sumber foto Ilustrasi suasana pertokoan Indonesia di masa demokrasi liberal [Daring]. Tautan Diakses 27 November 2020 Ilustrasi kebijakan Gunting Syafruddin [Daring]. Tautan Diakses 27 November 2020 Ilustrasi main benteng [Daring]. Tautan Diakses 27 November 2020 Foto Sumitro Djojohadikusumo [Daring]. Tautan Diakses 27 November 2020 Foto Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo [Daring]. Tautan Diakses 27 November 2020 Foto Pesawat KNILM [Daring]. Tautan Diakses 27 November 2020 Foto de Javasche Bank di Batavia [Daring]. Tautan Diakses 27 November 2020 Artikel diperbarui pada 27 November 2020 - Demokrasi liberal merupakan sebutan lain dari sistem demokrasi parlementer yang pernah berlaku di Indonesia. Sistem ini dijalankan di Indonesia pada tahun 1950-1959. Periode demokrasi liberal dimulai setelah Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dari semula bernama Republik Indonesia Serikat RIS. Pembentukan RIS berdasarkan persetujuan di Konferensi Meja Bundar yang kemudian dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah Indonesia. Salah satu Indonesianis yang meneliti perkembangan politik Indonesia pada dekade 1950-an, yakni Herbet Feith, menyebut demokrasi liberal sebagai demokrasi konstitusional. Dalam bukunya, The Wilopo Cabinet, 1952-1953 A Turning Point in Post-Revolutionary Indonesia 2007, Feith menyebutkan sistem demokrasi di Indonesia pada era 1950-1959 menitikberatkan kepada berjalannya sistem politik yang didominiasi oleh sipil. Selain itu, Feith juga menyimpulkan, demokrasi liberal sebagai periode yang penuh dengan harapan-harapan baru untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di berbagai bidang. Namun, Feith membenarkan anggapan bahwa di masa tersebut, stabilitas politik Indonesia belum kokoh. Sistem Pemerintahan pada Masa Demokrasi Liberal Mengutip dari buku Sejarah Indonesia Kelas 12 karya Abdurakhman, dkk 2018 52, sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal dilandasi oleh UUD Sementara 1950 UUDS 1950 sebagai konstitusi tertinggi. Berdasar ketentuan dalam UUDS 1950, sistem pemerintahan Indonesia dijalankan dengan sistem parlementer. Sistem parlementer berarti kabinet pemerintahan disusun berdasarkan perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Maka itu, ia sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi lambang kesatuan saja. Penerapan sistem ini pada dasarnya bertujuan untuk mengakomodir kebebasan berpendapat dari rakyat yang diwakili oleh partai di juga Pemilu 1955 Antusiasme Warga, Kisruh Partai, dan Lemahnya Kabinet Sejarah Kabinet Sukiman Susunan, Program & Penyebab Jatuhnya Akan tetapi, dalam perjalannya sistem ini seolah menjadi buah simalakama, karena kebebasan berpendapat yang bertujuan mewujudkan kestabilan politik tidak sesuai dengan kenyataan. Saat itu, situasi politik tidak stabil sebab sering kali terjadi pergantian kabinet yang begitu cepat. Salah satu sebabnya adalah perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kali. Adapun kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal, yakni sebagai berikut Kabinet Natsir Masyumi 1950-1951; Kabinet Sukiman Masyumi 1951-1952; Kabinet Wilopo PNI 1952-1953; Kabinet Ali Sastroamijoyo I PNI 1953-1955; Kabinet Burhanuddin Harahap Masyumi 1955-1956; Kabinet Ali Sastroamijoyo II PNI 1956-1957; Kabinet Djuanda Zaken Kabinet 1957-1959. Sistem Kepartaian pada Masa Demokrasi Liberal Menurut Carl J. Friedrich yang dikutip dalam karya Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik 2008 403, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan pada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. Menurut Abdurakhman, dkk dalam Sejarah Indonesia Kelas 12 201866, sistem kepartaian di Indonesia pada era demokrasi liberal ialah sistem multipartai. Pembentukan banyak partai, menurut Mohammad Hatta, bertujuan buat mengukur kekuatan perjuangan Indonesia dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Akan tetapi, partai-partai politik kala itu gemar saling bersaing dengan cara mencari kesalahan dan menjatuhkan. Akibatnya, pada era ini sering terjadi pergantian banyak kabinet tidak berumur panjang, program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya ketidakstabilan, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, hingga demikian, pada masa demokrasi liberal, pernah berlangsung pemilu pertama di Indonesia, yakni pada tahun 1955. Pemilu yang diikuti oleh 29 partai politik, dan digelar untuk memilih anggota DPR serta Dewan Konstituante ini, disebut-sebut sebagai pemilihan umum paling demokratis dalam sejarah Indonesia. - Pendidikan Kontributor Alhidayath ParinduriPenulis Alhidayath ParinduriEditor Addi M Idhom

mind mapping mengenai sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer